Jurnalisme Ramah Perempuan dan Difabel

Pemberitaan kasus prostitusi online yang terus ramai dan cenderung tidak ramah perempuan memantik keprihatinan dua dosen FISIP UMM. Tak hanya pemberitaan kasus prostitusi online, berita-berita kasus perkosaan juga masih menyudutkan perempuan. Selain itu berita tentang difabel juga masih belum proporsional.

Pelabelan dan gambaran tentang difable masih perlu dikoreksi. Oleh karena itulah, pada Minggu (6/12), dua dosen FISIP, Dr. Frida Kusumastuti, M.Si dan Winda Hardyanti, S.Sos, M.Si, mengadakan pelatihan produksi karya jurnalistik yang bertajuk Jurnalisme Ramah Perempuan dan Anak Berkebutuhan Khusus bagi reporter kampus melalui platform zoom meeting.

Sebanyak 15 reporter kampus dari berbagai media berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk edukasi dalam membangun perspektif yang tepat, khususnya dalam memberitakan perempuan dan kaum difabilitas.

Frida Kusumastuti, doktor yang meneliti difabilitas dari perspektif sosial, memaparkan cara pandang pada kaum difabel perlu mempertimbangkan perubahan, “Misalnya, penggunaan istilah disabilitas. Padahal disabilitas ini berasal dari kata disable, yang artinya tidak mampu. Berbeda jika menggunakan istilah difable, different abilities, yang artinya berbeda kemampuan. Dengan demikian, Difabel itu ya puya kemammpuan, bukan tidak punya kemampuan,” jelas Frida.

Sebagai jurnalis milenial, sudah menjadi kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengganti istilah disabilitas menjadi difabilitas.

“Harapannya, hal itu bisa membiasakan atau membangun masyarakat yang inklusif. Masyarakat yang menghargai perbedaan. Disamping itu juga membangun rasa percaya diri kaum difabel.” ujar dosen Ilmu Komunikasi UMM sebagaimana rilis yang diterima LintasBatas (6/12) . Dibagian yang lain Frida mengenalkan model sosial dan model medis dalam melihat wacana difabelitas.

Winda Hardyanti, pemateri kedua menuturkan, permasalahan istilah dan pemilihan diksi juga menjadi problem dalam pemberitaan terkait perempuan. Ia mengatakan pentingnya jurnalis memahami komunikasi gender. Bentuk kekerasan gender di media yang masih sering terjadi diantaranya adalah stereotype, marginalisasi, dan subordinasi.

Salah satu solusi untuk menggalakkan jurnalisme berperspektif gender dengan melakukan jurnalisme advokatif. Cara untuk memulainya dengan menanamkan tiga hal. Pertama, berpegang teguh pada prinsip kesetaran gender. Kedua, berpihak pada kebenaran. Ketiga, tetap mengindahkan kode etik jurnalistik. Pilihan diksi yang dipilih juga harus tepat agar pemberitaan yang dibuat tidak malah menggiring stereotype yang merugikan perempuan. Contohnya, hindari istilah korban, dan diganti dengan penyintas.

“Dalam menulis berita, pentingnya cover both side. Ketika menulis tentang sisi korban, maka harus diimbangi dengan sisi pelaku dan hindari mengekspos sisi pribadi korban perkosaan secara berlebihan. Fokus pada kasus dan penanganannya,” ujar dosen yang juga mantan jurnalis itu.

Ika, salah satu peserta menanyakan bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara pasar media dengan value berita. Sebab, sudah jamak diketahui, bahwa pasar lebih senang berita yang click bait. Winda mengatakan kondisi tersebut memang cukup sulit karena berhadapan dengan kepentingan politik ekonomi media.

Namun sebagai jurnalis, prinsip utama yang harus dipegang adalah cover both side dalam memberitakan kasus-kasus yang berkaitan dengan gender. Kemudian, yang perlu menjadi catatan, berita yang disajikan juga harus menghindari atribusi fisik dan pembahasan di luar isi berita.

“Selain itu dalam menulis berita, kita perlu mendudukkan narasumber sesuai dengan porsinya. Semisal ketika perempuan sebagai penyintas perkosaan ya ditempatkan sebagai korban tanpa harus menyalahkan bajunya yang ketat atau karena pulang malam. Sebab dalam perspektif komunikasi gender, perkosaan terjadi karena niat pelaku, bukan semata karena stimulus pakaian perempuan,” ujarnya.