Oleh: Iqbal Putra Pratama*
Indonesia adalah sebuah negara dengan beragam keunikan dan polemik politik yang tidak ada habisnya. Indonesia merupakan rumah bagi 34,84 juta orang dengan latar belakang berbagai macam suku, budaya dan ras.
Berbagai macam kebudayaan yang unik dan selalu hidup berdampingan seharusnya mampu menjadikan Indonesia sebagai contoh akan kerukunan umat manusia di dunia.
Indonesia yang memiliki keindahan alam dan sumber daya alam yang melimpah membuat negara kita menjadi rebutan oleh negara-negara lain di dunia.
Sejak dulu orang-orang Indonesia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing dengan negara-negara lain.
Bangsa ini sudah kebal dengan kolektifnya yang tidak pernah mundur dalam pergerakan untuk menjadi negara maju dan untuk mencapai hal tersebut Indonesia didukung oleh asas hukum dan politik yang begitu kuat.
Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang bebas untuk memeluk agama, menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul”.
UUD tersebut seharusnya dimaknai sebagai pegangan rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan dan sebagai dasar bagi pemerintah untuk memberikan hak yang sama kepada masyarakat demi tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Namun, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Baik itu dalam segi pelayanan sampai pada pemberian hukum yang hanya memandang status sosial.
Padahal negara kita menganut sistem demokrasi. Namun, demokrasi hanya dimaknai secara sempit saja. Nilai-nilai demokrasi belum begitu sempurna dijalankan di negara kita.
Demokrasi hanya digaungkan pada saat elit penguasa merebut panggung kekuasaan. Masyarakat sering menjadi tumbal atas nama demokrasi. Apakah rakyat hanya menjadi budak?
Salah satu contoh, saat ini ditengah-tengah pandemi Covid-19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan Undang-Undang Mineral dan Batubara atau UU minerba.
Sudah dipastikan UU tersebut akan menjadi landasan hukum dalam setiap izin usaha pertambangan. Hal ini menjadi contoh pemerintah tidak memiliki jiwa kepedulian terhadap rakyatnya. Padahal, saat ini sangat gencar-gencarnya Covid-19 menyerang masyarakat.
Situasi yang paling membuat bingung adalah kebijakan dari pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan ini dibuat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, banyak masyarakat semakin bingung dan tak terkendali dengan adanya PSBB.
PSBB seharusnya menjadi jalan keluar dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Namun, dilapangan PSBB berlaku hanya pada sebagian masyarakat yang sadar.
Apalagi data terkait penyebaran Covid-19 belum jelas dari pemerintah. Padahal masa pandemi Covid-19 ini sudah berjalan selama dua bulan.
Jangan sampai Covid-19 menjadi senjata bagi para elit penguasa untuk semata-mata melanggengkan keinginan mereka dan akan membuat rakyat kebigungan dan panik.
Ditambah lagi realitas saat ini DPR-RI telah mengesahkan UU minerba, membahas RUU Omnibus Law dan adanya kebijakan program asimilasi untuk tahanan dari segala kelas narapidana. Kesemuanya mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia.
Semakin jelas, rezim Jokowi-Ma’ruf sekarang telah kehabisan cara untuk menangani situasi sekarang. Akhirnya memantik masyarakat untuk bertindak semaunya sendiri.
Melanggar PSBB, menjadi bukti jika pemerintah sudah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Tinggal menunggu titik klimaks dari semua kejadian ini.
Jika kebijakan yang membuat bingung masyarakat terus diciptakan oleh para elit politik dan penguasa. Maka, tidak heran sampai kapanpun negara kita tidak akan pernah menjadi negara maju dalam segala aspek.
Jangan sampai Indonesia menjadi kapal tua yang tak tahu arah harus berlayar kemana. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju maka harus ada perubahan yang terjadi ditataran pemerintahan Indonesia saat ini.
Jika para elit politik dan penguasa tidak lagi memahami tugas dan fungsinya maka Indonesia hanya menjadi singa ompong dimata dunia.
Disituasi pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus tegas dalam mengeluarkan kebijakannya. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadikan negara kita hancur dalam segala lini.
Seluruh negara di dunia mengalami krisis ekonomi yang begitu besar termasuk negara kita. Saatnya kapal tua ini berlayar menuju arah yang maju dan menjadi negara yang mampu bersaing dengan negara lain.
Saatnya nahkoda kapal tua yang bernama elit penguasa, memimpin perjalanan ini menuju negara yang lebih maju. Jangan sampai Indonesia tenggelam ditengah pandemi Covid-19.
Perlu adanya gotong royong yang dipimpin oleh sang presiden sebagai nahkoda untuk menjadikan Indonesia bangkit dan bisa menjadi negara maju.
*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP,
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Instagram: dagelanlok
