Pengangguran Semakin Meningkat, Benarkah Kartu Pra-Kerja Menjadi Solusi?

Oleh: Farid Agung Widodo*

Darurat wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 membuat panik banyak orang. Kini lagi-lagi corona membawa kabar pahit bagi para pekerja.

Lebih dari satu juta pekerja dirumahkan bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, mengingat dampak pandemik sudah menjalar dan merong-rong perekonomian.

Pandemik corona benar-benar memberikan ancaman mengerikan warga dunia terutama Indonesia. Ketika ini tidak segera diatasi maka bukan tidak mungkin, corona akan membawa dampak yang lebih besar dikemudian hari.

Dilansir dari website resmi Internasional PBB (ILO) pada Rabu 18 Maret 2020, bahwa setidaknya 24 juta orang di dunia terancam kehilangan pekerjaan akibat pandemik.

Benar saja, Indonesia kini sedang dihadapkan dengan melonjaknya angka pengangguran. Berbagai sektor industri dibuat kelabakan dan dalam kurun waktu singkat banyak perusahaan gulung tikar.

Artinya beberapa perusahaan terpaksa ambil langkah mencengangkan dan terburuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga langkah tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Menurut catatan Katadata.co.id (16/4) dalam berita “Ekonomi di Tengah Pandemi, Apakah Akan Terjadi Lagi Depresi Besar?”, membenarkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sudah mulai terasa.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemik corona. Sebanyak 10,6% di antaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan.

Demi mengatasi pengangguran di tengah pandemik

Ditengah-tengah mewabahnya corona yang mengakibatkan naiknya gelombang pengangguran di Indonesia. Presiden Joko Widodo merespon dengan mengeluarkan Kartu Magic (Kartu Pra-Kerja) yang diperuntukan bagi mereka yang sedang mencari kerja.

Dikutip dari laman resmi prakerja.go.id bahwa, “kartu Pra-Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya”.

Jadi hanya untuk pelatihan-pelatihan saja, bagi mereka yang mendapatkan kartu Pra-Kerja dapat menggunakan anggaran tersebut untuk biaya pelatihan yang dipilihnya. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pun tidak sedikit, diperkirakan mencapai 10 triliun.

Bagi mereka yang baru kehilangan kerja program ini dirasa mubazir. Mengingat kompensasi dari kartu tersebut hanya cukup untuk biaya pelatihan, tidak cukup mengganti pendapatan mereka ketika diberhentikan oleh perusahaannya.

Para pekerja yang diberhentikan lebih menginginkan bantuan tunai untuk membeli kebutuhan pokok selama pandemik.

Pemerintah berbagai negara sejauh ini sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu warganya yang terkena dampak corona.

Salah satunya negara Finlandia, meski di tengah pandemik yang melanda dunia. Finlandia mendapat predikat negara terbahagia di dunia berdasarkan laporan terbaru World Happiness yang dipublikasikan Sustainable Development Solutions Network PBB.

Pemerintah yang peduli terhadap warganya dan diimbangi dengan tingkat kepercayaan publik, membuat negara ini berhak mendapatkan predikat tersebut.

Penghasilan, kebebasan, kepercayaan, tingkat harapan hidup, dukungan sosial, dan kemurahan hati menjadi kunci negara Finlandia untuk melawan pandemik ini.

Negara-negara lain sudah tanggap, lantas Indonesia kapan? Apa benar dengan mengeluarkan program kartu Pra-Kerja ditengah pandemik, dapat mengentas permasalahan yang terjadi di Indonesia? Mengingat nasib para pekerja yang diberhentikan masih tidak jelas.

Padahal untuk bertahan hidup di tengah pandemik sangatlah berat, membeli kebutuhan sehari-haripun tidak cukup dengan hanya mengandalkan pesangon yang sudah didapat.

Pemerintah harus segera mengambil langkah kongkrit, jangan sampai langkah yang diambil mengakibatkan dampak buruk bahkan mengulang sejarah masa lalu, yang banyak kerusuhan dan perbuatan tidak terpuji ketika krisis melanda Indonesia (kemarahan sosial).

Dimana Langkah Cerdas Pemerintah?

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan harus didasarkan pada analisa yang mendalam. Memprioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan.

Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan hanya sebatas nampaknya saja tapi harus didasarkan pada kebermanfaatan yang jelas.

Meluncurkan program kartu Pra-Kerja memang baik tapi dirasa masih kurang tepat ditengah wabah yang belum pasti masa berakhirnya.

Perlu langkah cerdas dalam mengentas permasalahan ini, apalagi arus penyebaran corona semakin hari meningkat jumlahnya.

Keputusan yang kurang tepat bisa berpotensi pada kekacauan sosial, bahkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipertanyakan.

Anggaran-anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan yang dapat ditunda dan dialihkan untuk menangani dampak dari pandemi corona sangatlah tepat.

Misalnya, dengan melakukan pemangkasan sementara anggaran pembangunan ibu kota, dan dialokasikan untuk penanggulangan dampak dari corona bagi mereka yang terkena PHK.

Selain itu, pemerintah bersama masyarakat harus berkolaborasi mencari cara lain yang kooperatif. Kemauan masyarakat untuk bekerja sama dan saling membantu akan membawa dampak positif bagi kehidupan di tengah wabah pandemik.

Pencapaian seperti ini terkadang juga cukup jadi kompensasi terhadap kehilangan materi. Jika dilakukan secara sukarela dan sistematis maka akan jadi bagian penting untuk kehidupan sosial dan ekonomi.

Memang sangat sulit untuk dilakukan, namun langkah ini perlu diimplementasikan dalam menanggulangi dampak buruk pandemik dikemudian hari.

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisip,
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
IG: @faridagungwidodo