Kebijakan Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi pada 2015 nyatanya tak seluruhnya terserap dengan baik. Pada tahun pertama saja, Dana Desa yang dianggarkan yakni 20,7 Triliun rupiah. Namun tak dipungkiri juga banyak desa yang dapat memanfaatkan dana desa dengan baik, salah satunya di Pujon, Kota Batu.
Desa yang tak menyerap dana desa dengan baik ialah Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar. Tak ada beda, sesudah maupun sebelum dana desa. Pendapat masyarakat masih sama saja, yakni antara 1.5 juta hingga 5 juta pertahun dalam sektor pertanian. Padahal desa Ndadipuro memiliki potensi alam yang luar biasanya, dekat dengan pantai.
“Hasil panen tidak menentu, tergantung luas lahan yang mereka garap,” ungkap Anam, salah satu perwakilan Pemuda Penggerak Petani.
Anam menjelaskan bahwa sekema produksi yang dijalankan oleh para petani di daerah yang berada di Kecamatan Wonotirto tersebut, menggunakan sistem kontrak. Kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki modal besar untuk mengambil hasil panen petani.
Para petani hanya tahu akses ke beberapa tengkulak yang menampung hasil panennya. Mereka juga menjamin pendistribusian bibit dan pupuk. Namun untuk mengaksesnya, petani terpaksa harus berhutang karena modal tidak cukup.
“Hasil panen tebu saya tidak jauh dari hutang, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dengan hutang,” imbuhnya salah seorang petani tebu.
Jika tidak berhutang para petani harus bekerja serabutan sebagai buruh tani. “Banyak petani yang harus kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, semisal sebagai buruh tani di tempat lain” tandasnya lagi.
Melihat kondisi ini, Baikuni Al-Shafa, sebagai perwakilan bidang Maritim dan Agraria DPP IMM berpendapat bahwa kekayaan negeri agraris seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan para petani serta buruh tani. “Jangan hanya sibuk dengan kehidupan kota yang dikira selalu butuh kemajuan, daerah pun demikian,” tuturnya.
Anggaran yang besar, sambungnya, melalui pemerintah daerah seperti Dana Desa tidak benar-benar sampai ke tataran grassroot. “Jika dipadukan dengan catatan kenyataan sosial, rakyat di daerah pelosok masih dalam keadaan miskin. Contoh kongkretnya adalah Ngadipuro, Kabupaten Blitar,” tutupnya. (sa/bar/can)
