Senin, Mei 29, 2023
LintasBatas.co
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
  • Home
  • Opini
  • MILD
  • GKB
  • Lipsus
  • Resensi
  • Resah
  • Silam
  • Kirim Tulisan
  • Home
  • Opini
  • MILD
  • GKB
  • Lipsus
  • Resensi
  • Resah
  • Silam
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
LintasBatas.co
No Result
View All Result
Home Rilis

Peringati Hari Tani Nasional, Api-Demoks Tuntut Pemerintah Usut Tuntas Konflik Agraria

Redaksi by Redaksi
27/09/2020
in Rilis
Dibaca Dalam: 2 menit
0 0
A A
0
konflik agraria

Foto: Istimewa

198
VIEWS
Share on WhatsappShare on FacebookShare on Twitter
ADVERTISEMENT

LINTASBATAS.CO – Aliansi Perjuangan Demokrasi Malang (Api-Demoks Malang) menggelar aksi mimbar bebas peringatan Hari Tani Nasional 2020 (HTN) terkait darurat demokrasi dan perampasan ruang hidup (24/9).

Api-Demoks Malang menyampaikan tuntutan dua diantaranya, ialah tolak Omnibus Law serta wujudkan reforma agraria sejati sesuai Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan hentikan segala bentuk perampasan tanah adat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Demokrasi (Api-Demoks) mengambil suatu keputusan untuk menyikapi problematika yang ada di negeri ini dengan bentuk aksi mimbar bebas,” ujar Irfan, Humas Api-Demoks melalui rilis yang diterima LintasBatas.co (25/9).

Tercatat ada 15 organisasi mahasiswa dari setiap kampus yang ada di Malang, turut serta bersuara dalam aksi mimbar bebas HTN 2020, seperti Pembebasan, AMP, Sosialis Muda, Komite Pendidikan UB, IMM Aufklarung, IMM Renaissance, IMM Supremasi, Pimpinan  Cabang IMM Malang, KHM, HMI Syaeko UIN, HMI Kanjuruhan, BEM FPP UMM, Mahasiswa FH UNMER, Mahasiswa Ekonomi UMM, dan BEM FP UB.

Problematika agraria di Indonesia masih memberikan dampak yang serius terhadap beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, ketahanan nasional bahkan aspek pendidikan.

Hal yang paling dirasakan masyarakat dalam catatan Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) tahun ini, terdapat peningkatan kekerasan penanganan konflik agraria dan jumlah korban dari masyarakat yang ditangkap karena mempertahankan haknya. Peningkatan ini menghawatirkan terutama dalam hal brutalitas aparat di wilayah-wilayah konflik agraria.

Baca juga:

Pentingnya Mitigasi Di Sektor Wisata yang Terancam Bencana, RePORT Institute Mengadakan Diskusi Akhir Tahun

Merefleksikan Tragedi Kemanusiaan, RePORT Institute Mengadakan Diskusi Akhir Tahun

“Proses evaluasi dan proyeksi reforma agraria, rekomendasi perbaikan sekaligus terobosan kebijakan memang harus dilakukan Presiden,” ujar Irfan. Di awal tahun periode kedua pemerintahan Jokowi, tambahnya. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dibuktikan bahwa agenda kerakyatan tak akan ditinggalkan di pinggiran jalan.

Hal yang paling mendasar yakni membuat produk hukum yang berpihak kepada rakyat, dan menciptakan ruang hidup masyarakat. Akan tetapi, Api-Demoks Malang melihat proses yang paling mendasar tersebut belum didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ditambah lagi monopoli dan perampasan atas tanah yang merupakan sumber pencarian kaum petani begitu masif.

Seharusnya pemerintah lebih jelih melihat persoalan agraria karena ini bukan hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi banyak aspek lain yang berimbas ke kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada janji reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Menurut Api-Demoks Malang, baru-baru ini ditengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, pemerintah berusaha menghadirkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law (RUU Omnibus Law). Api-Demoks menganggap kebijakan tersebut sangat miris dan memprihatinkan, karena masyarakat sudah terdampak Covid-19 sehingga banyak yang mengalami kerugian diberbagai sektor terutama ekonomi. Ditambah lagi upaya pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Omnibus Law yang jelas akan berdampak pada buruh.

Lebih lanjut Api-Demoks Malang juga menuntut, usut tuntas konflik agraria serta cabut Undang – Undang (UU) 2/2012, hentikan perusakan lingkungan oleh korporat, hentikan kriminalisasi petani, masyarakat adat dan aktivis pro demokrasi, bangun ruang terbuka hijau dan kurangi penurunan lahan produktif di Malang Raya, mendesak pemerintah Kota Malang mewujudkan implementasi Pasal 16 Perda Kota Malang No 4 Th. 2011 Tentang Tatanan Wilayah Kota Malang Th 2010-2030.

Api-Demoks berharap pemerintah hari ini dapat mempertangung jawabkan kepada rakyat atas problem-problem yang ada. Utamanya problematika agraria dan demokrasi saat ini.

ADVERTISEMENT

Pemerintah mestinya peduli dan adil pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Semoga suara kami yang mewakili rakyat Indonesia dapat didengar,” tandas Irfan. (*)

Tags: aksiHari Tani NasionalHTN 2020Konflik AgrariaMimbar Bebaspetanirilis
ADVERTISEMENT
Redaksi

Redaksi

LintasBatas.co adalah kanal berita bentukan mahasiswa independen. Pembaca dapat mengirimkan tulisannya melalui email redaksi@lintasbatas.co.

Artikel Lainnya

Pentingnya Mitigasi Di Sektor Wisata yang Terancam Bencana, RePORT Institute Mengadakan Diskusi Akhir Tahun
Rilis

Pentingnya Mitigasi Di Sektor Wisata yang Terancam Bencana, RePORT Institute Mengadakan Diskusi Akhir Tahun

by Redaksi
07/01/2023
Merefleksikan Tragedi Kemanusiaan, RePORT Institute Mengadakan Diskusi Akhir Tahun
Rilis

Merefleksikan Tragedi Kemanusiaan, RePORT Institute Mengadakan Diskusi Akhir Tahun

by Redaksi
07/01/2023
Tolak Penambangan di Wadas hingga JHT, IMM Se-Indonesia Gelar Aksi di Depan Istana Negara
Rilis

Tolak Penambangan di Wadas hingga JHT, IMM Se-Indonesia Gelar Aksi di Depan Istana Negara

by Redaksi
01/03/2022
kri nanggala 402
Rilis

DPP IMM Turut Berduka KRI Nanggala 402, Segera Evaluasi Panglima dan Menhan RI

by Redaksi
29/04/2021
kpk mundur
Rilis

Dugaan Suap Menyeret Penyidik KPK, DPP IMM Minta Firli Bahuri Mundur dari Ketua KPK

by Redaksi
29/04/2021

Discussion about this post

Di Balik Alasan FIFA Membatalkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

07/04/2023
Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik

Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik

31/03/2023
Realisasi MBKM: Menjawab Tantangan Bukan Kebutuhan

Realisasi MBKM: Menjawab Tantangan Bukan Kebutuhan

30/03/2023
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • KIRIM TULISAN
  • KONTAK KAMI
  • PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Media Independen Mahasiswa

© 2018-2021 Lintas Batas - Media Independen Mahasiswa

No Result
View All Result
  • Login
  • Sign Up
  • Home
  • Opini
  • MILD
  • GKB
  • Lipsus
  • Resensi
  • Resah
  • Silam
  • Kirim Tulisan

© 2018-2021 Lintas Batas - Media Independen Mahasiswa

Welcome Back!

Sign In with Google+
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Google+
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist