Razia terhadap buku yang dianggap mempropagandakan ideologi Komunisme di Kediri, Jawa Timur menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Khususnya dari kalangan intelektual. Razia yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri sepekan lalu, menyita beberapa buku di antaranya Komunisme ala Aidit, The Missing Link G 30 S, Siapa Dalang G30S dan Kabut G30S.
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Hutri Agustino, S.Sos., M.Si mengatakan, razia tersebut adalah lelucon bagi kalangan akademisi di era reformasi seperti saat ini. “Ini era reformasi, di mana keterbukaan informasi publik, eksistensi masyarakat madani harusnya betul-betul dihargai. Maka yang perlu dikedepankan adalah sisi-sisi edukatif dan literatif,” ungkapnya, Kamis (3/1).
Pengedukasian terhadap masyarakat, sambungnya, bisa dilakukan melalui panggung-panggung resmi. Dengan begitu, bagi pendiri Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara tersebut, perkembangan literasi di Indonesia tentu harus dibarengi dengan kebebasan masyarakat memiliki buku. “Bagaimana masyarakat tahu bahwa Komunis berbahaya bila pengetahuan terhadap Komunis disimpan dalam peti (ditutup-tutupi, red),” katanya.
Di sisi lain, sambungnya, negara juga perlu adil dalam melindungi negara dari paham-paham yang membahayakan ideologi Pancasila. “Mengapa hanya ideologi Komunis dan Radikal yang digaungkan berbahaya? Mengapa tidak dengan Kapitalisme juga? Jangan sampai yang seolah-olah musuh Indonesia ini hanya dua (Komunis dan Radikal, red.). Sedangkan satunya melenggang,” katanya.
Simbol kebudayaan pada era Presiden Soeharto saat itu tidak diizinkan dipertontonkan di muka publik, karena dianggap Etnis Tionghoa sudah pasti Komunis. Jika saja merujuknya kepada simbol, kata dia, seharusnya Kapitalisme yang berwujud ke beberapa produk besar yang merajai pasar Indonesia, juga menjadi perhatian. Demikian Hutri menekankan pentingnya Pemerintah berlaku adil.
Ke depan, Hutri berharap ada regulasi yang jelas dan kongkrit terkait model pelarangan-pelarangan ideologi yang bertentangan dengan deologi Pancasila. “Jika buku, ya perlu dijelaskan yang seperti apa isinya dan lain (variabel penilian, red.) sebagainya,” kata Hutri. Supaya, masyarakat tidak mudah dalam menghakimi. Juga, perilaku melabeli seseorang juga harusnya terminimalisir.
Hutri menceritakan pengalamannya saat mengikuti sosialisasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Pendopo Kabupaten Malang. Ia pernah bertanya terkait status beredarnya buku-buku dengan paham Komunis. Perpusnas menjelaskan bahwa buku-buku yang berisikan paham Komunisme mendapatkan perlakuan khusus. Namun baginya, yang disebut Perpusnas, belum terjelaskan secara kongkrit.
Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Malang ini juga mengharapkan, gerakan literasi perlu dukungan yang serius dari negara. Menurutnya, penutup-nutupan terhadap sumber literasi bukanlah tindakan yang benar. “Tentu ke depan harus ada edukasi-edukasi masif ke tataran grass root. Seperti sosialisasi ideologi apa-apa saja yang bertentangan dengan Pancasila,” tukasnya.(*)
