Senin, Mei 29, 2023
LintasBatas.co
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
  • Home
  • Opini
  • MILD
  • GKB
  • Lipsus
  • Resensi
  • Resah
  • Silam
  • Kirim Tulisan
  • Home
  • Opini
  • MILD
  • GKB
  • Lipsus
  • Resensi
  • Resah
  • Silam
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
LintasBatas.co
No Result
View All Result
Home Opini

Untung Rugi Pemekaran Daerah di Saat Pandemi

Redaksi by Redaksi
26/01/2021
in Opini
Dibaca Dalam: 3 menit
0 0
A A
0
pemekaran

Desain Grafis oleh Dhia Amira

106
VIEWS
Share on WhatsappShare on FacebookShare on Twitter
ADVERTISEMENT

Oleh: Befi Sucining Sari*

Pemekaran daerah merupakan suatu keinginan dari setiap daerah yang merasa punya potensi untuk dikembangkan sendiri. Selain itu, pemekaran daerah juga disebabkan adanya perasaan dianak tirikan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

Saat ini dunia sedang dihadapkan dengan bencana pandemi Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Situasi pandemi mengubah segala aspek kehidupan baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Hal ini membuat pemerintah harus berpikir secara ekstra agar efek tersebut tidak berdampak begitu besar terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2007-2014, terdapat 75 daerah yang dimekarkan oleh pemerintah pusat. Terdiri dari 1 provinsi, 67 kabupaten dan tujuh kota. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan menyatakan menerima 300 usualan pemekaran daerah periode tahun 2020.

Pemekaran daerah mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia menyampaikan pemerintah akan menunda sementara (moratorium) terhadap usulan pemekaran daerah baru.

Dampak positif dari pemekaran daerah ialah meningkatnya investasi yang bisa menaikan perekonomian daerah. Contoh nyata dari adanya dampak pemekaran daerah, yaitu Kabupaten Badung, Bali. Dimana daerah tersebut mampu mendanai sekitar 80% belanja daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga:

Di Balik Alasan FIFA Membatalkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik

Oleh karena itu Kabupaten Badung bisa menjadi contoh bagi daerah lain dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk tidak menunda pemekaran daerah. Bisa jadi pemekaran daerah ditengah pandemi Covid-19 mampu menstabilkan perekonomian daerah maupun pusat. Hal tersebut tergantung bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi daerahnya masing-masing.

Dampak negatif dari pemekaran daerah di tengah pandemi Covid-19 ialah terbatasnya akses mengenai pengurusan yang bersifat administrasi, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang baik. Secara otomatis mereka harus berangkat langsung ke pusat untuk mengurus administrasi.

Serta dengan adanya pemekaran daerah, otonomi daerah juga akan ada perubahan regional sehingga susunan daerah menjadi berubah. Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemekaran daerah sangat besar mulai dari pembangun kantor pemerintah, infrastruktur, sampai pada pembangunan fasilitas baru.

Hal tersebut sangat sulit dilakukan di tengah perekonomian negara yang tidak stabil ditengah pandemi Covid-19. Dampak negatif lain ialah pemerintah akan sulit membagi tugas, di sisi lain harus fokus pada penanganan Covid-19 di sisi lain harus membangun fasilitas baru.

Dari kedua dampak tersebut, bisa disimpulkan bahwa untuk memutuskan pemekaran daerah saat ini harus benar-benar dipikirkan. Karena dorongan dari orang-orang yang ingin mengelola potensi daerahnya sendiri sangat kuat dan di sisi lain pemerintah juga harus mengukur anggaran yang dimiliki negara saat ini.

Serta masih ada masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan daerah otonomi baru. Mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemekaran Suatu Daerah, yang menjelaskan bahwa harus adanya tahapan persiapan sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Dan juga harus mempunyai syarat adminstrasi dan syarat wilayah yang layak untuk dijadikan sebagai wilayah baru.

ADVERTISEMENT

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap daerah harus mempunyai kapasitas yang dianggap mampu untuk memperlihatkan daerah tersebut dianggap layak untuk di mekarkan atau tidak sehingga membawa dampak baik bagi masyarakat.

Perdebatan mengenai pemekaran daerah di kalangan elit saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat harus memilih antara memenuhi hasrat kaum elit politik atau menyelamatkan perekonomian bangsa yang sedang sulit.

Karena semua golongan masyarakat yang ada, termasuk dalam halnya pemerintahan yang mengurus kebutuhan masyarakat yang saat ini terfokuskan dalam penanganan covid-19 yang belum juga berhenti dalam beberapa bulan terakhir.

Namun di sisi lain dengan adanya pemekaran daerah tersebut dianggap mampu memberikan semangat baru bagi daerah yang baru mekar untuk mengelola potensi daerahnya sendiri.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai layak atau tidanya pemekaran daerah ditengah pandemi Covid-19 penulis berharap agar pemerintah mendahukan skala prioritas dibanding memenuhi hasrat elit politik lokal semata.

 

pemekaran daerah

*Penulis adalah Mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
Instagram: @_befiii

Tags: daerahpandemipemekaranpemerintahan
ADVERTISEMENT
Redaksi

Redaksi

LintasBatas.co adalah kanal berita bentukan mahasiswa independen. Pembaca dapat mengirimkan tulisannya melalui email redaksi@lintasbatas.co.

Artikel Lainnya

Opini

Di Balik Alasan FIFA Membatalkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

by Redaksi
07/04/2023
Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik
Opini

Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik

by Redaksi
31/03/2023
Realisasi MBKM: Menjawab Tantangan Bukan Kebutuhan
Opini

Realisasi MBKM: Menjawab Tantangan Bukan Kebutuhan

by Redaksi
30/03/2023
Polemik Kedatangan Timnas Israel dan Tantangan Diplomasi Sepak Bola Indonesia
Opini

Polemik Kedatangan Timnas Israel dan Tantangan Diplomasi Sepak Bola Indonesia

by Redaksi
07/04/2023
Digitalisasi Gerakan Dakwah Muhammadiyah
Opini

Digitalisasi Gerakan Dakwah Muhammadiyah

by Ahmad Ashim Muttaqin
05/12/2022

Discussion about this post

Di Balik Alasan FIFA Membatalkan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20

07/04/2023
Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik

Penolakan Kedatangan Timnas Israel: Implikasi Sosial dan Politik

31/03/2023
Realisasi MBKM: Menjawab Tantangan Bukan Kebutuhan

Realisasi MBKM: Menjawab Tantangan Bukan Kebutuhan

30/03/2023
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • KIRIM TULISAN
  • KONTAK KAMI
  • PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Media Independen Mahasiswa

© 2018-2021 Lintas Batas - Media Independen Mahasiswa

No Result
View All Result
  • Login
  • Sign Up
  • Home
  • Opini
  • MILD
  • GKB
  • Lipsus
  • Resensi
  • Resah
  • Silam
  • Kirim Tulisan

© 2018-2021 Lintas Batas - Media Independen Mahasiswa

Welcome Back!

Sign In with Google+
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Google+
OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist